MenitZone.Com, Jakarta ][ Gerakan penolakan masyarakat Sangir terhadap penambangan emas di Sangihe kini telah mencapai tiga tahun, namun belum juga membuahkan hasil. Pemerintah “dituduh” tidak lagi berpihak pada rakyatnya.
Mengenang tiga tahun dimulainya gerakan penolakan tersebut, masyarakat Diaspora Sangir Jakarta mengadakan fokus grup diskusi bersama awak media dan NGO pencinta dan penyelamat lingkungan di Taman Baca/Resto (Baca/ Makan di Tebet) pada Jumat, 22/12/2023 demi membangun kekuatan untuk bersinergi menyatukan langkah gerakan.
Ibu Juli Takaliuang yang selama tiga tahun ini bersuara lantang tak pernah kenal lelah berjuang menggusur para pengusaha tambang di tanah moyangnya yang menurutnya tidak layak ditambang itu pun tak rela gerakan ini cuma menuai ‘janji dan harapan kosong’.
Oka Prawira, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Menkopolhukam pun dihadirkan dalam diskusi Diaspora Sangir itu demi berbagi cerita suka duka perjuangan warga Sangir yang terdampak ulah penambang.
Oka Prawira pun menyampaikan pendapat pribadinya merespon keluh kesa dan berbagai pandangan peserta fokus grup diskusi yang umumnya bernada kecewa, sedih bahkan ‘tuduhan pada pemerintah’ yang menurut mereka tidak lagi berpihak pada warganya.
Oka yang dihadirkan untuk menjadi ‘jembatan penyalur aspirasi’ dengan harapan mendapatkan tanggapan, masukan dan jalan keluar terbaik pun tegas berpendapat bahwa NKRI adalah harga mati.
Kehadirannya Oka Prawira tidak menyampaikan secara resmi pernyataan Polhukam, namun sebagai aparatur yang bertanggungjawab terhadap amanah yang diemban, Oka berkewajiban memberikan pencerahan terhadap ‘tuduhan’ ketidakberpihakan pemerintah pada rakyatnya warga Sangir.
Menurut Oka, persatuan dan kesatuan bangsa adalah harga mati. Kalaupun masih ada kekurangan sana sini seperti tata kelola yang belum memadai dalam hal regulasi dan kordinasi yang kurang sinkron antara pusat dan daerah, juga penegakan hukum yang belum maksimal sehingga masih ada saja kelakuan oknum pejabat dan atau aparat yang mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya, atau juga karena sistem yang timpang antara tiga lembaga yang disebut Trias Politika: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, itulah yang harus dilakukan upayah perbaikan.
Intinya, terang Prawira, Negara atau Pemerintah tidak mungkin sengaja apalagi berupayah untuk membuat dan membiarkan rakyatnya menderita. Karena tujuan dari suatu negara adalah kesejahteraan rakyatnya.
“Harus diingat bahwa suatu negara tidak bisa disebut negara kalau tidak memenuhi unsur terbentuknya sebuah negara yakni: Wilayah sebagai batas teri tori, Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, Pemerintah sebagai regulator dan Pengakuan negara lain”, ujar Oka meyakinkan.
Karena itu, lanjut Oka, perjuangan untuk membela hak hidup dan keutuhan lingkungan harus terus dilakukan tetapi untuk mencari solusi demi tegaknya negara kesatuan, bukannya menjadi ‘musuh’ pemerintah yang tak berujung. (ben)
