MenitZone, Bogor ][ Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iwan Irawan, dikabarkan sering tidak mengikuti apel pagi, sebuah kegiatan rutin yang diadakan di lingkungan dinas. Kehadiran yang tidak konsisten dari Sekdis dalam apel pagi menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan di kalangan staf dan anggota dinas terkait.
Apel pagi merupakan acara penting yang dilaksanakan setiap hari di berbagai instansi pemerintah, termasuk Dinas PKPP Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk mempererat solidaritas, menyampaikan informasi terbaru, serta menjaga disiplin dan keteraturan di lingkungan kerja.
Namun, beberapa sumber di dalam Dinas PKPP Kabupaten Bogor melaporkan bahwa Sekdis Iwan Irawan sering tidak hadir dalam apel pagi, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan staf. Staf yang bergantung pada arahan dan informasi dari Sekdis merasa terhambat dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
Ketidakhadiran yang tidak konsisten dari Sekdis dalam apel pagi memberikan dampak negatif terhadap atmosfer dan kedisiplinan di dalam dinas. Kehadiran seorang pemimpin adalah kunci untuk membangun semangat kerja dan menciptakan lingkungan yang terorganisir.
Para pegawai Dinas PKPP Kabupaten Bogor berharap agar Sekdis Iwan Irawan dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kegiatan apel pagi dan menjaga konsistensi kehadirannya di masa mendatang. Jika diperlukan, pihak terkait dapat melakukan evaluasi internal dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kehadiran yang konsisten dari Sekdis dalam kegiatan rutin tersebut.
Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, konsistensi dan keteladanan sangatlah penting. Kehadiran yang konsisten dari seorang Sekdis akan memberikan dampak positif dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan.
Salah satu Pemerhati kinerja Pemerintah Cecep Surahman saat dimintai tanggapannya oleh Tim media ini mengatakan, itu merupakan bentuk indisipliner, dan harus ada sanksi tegas dari piahk terkait, seperti Inspektorat Daerah, bahkan Plt. Bupati harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya itu, lanjut Cecep, Selain sebagai Sekertaris, dia juga sebagai PPID, mestinya dia memberi contoh yang baik terhadap para Staf di bawanya. tegas Cecep.
Lebih lanjut Cecep menegaskan, sebaiknya segera diganti saja, agar tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat, dikatakannya, saya melihat adanya kecarutmarutan dalam pengelolaan tupoksi Pemeritahan kabupaten Bogor, Cecep juga menyoroti soal alur perijinan yang begitu jelimet di kabupaten Bogor.
Terkait perijinan, dikatakan Cecep, apa fungsi sebenarnya DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu), kalau ketika masyarakat dan pelaku usaha ketika mengajukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan harus melewati 2 (dua) Dinas, yakni DPKPP dan terakhir di DPMPPTSP, kata Cecep, ini juga harus segera dirubah, sebab lanjut Cecep, hal ini menjadi sala satu penyebab kenapa masyarakat serta masyarakat pelaku usaha enggan mengajuikan permohonan IMB. pungkasnya. (Tim).
