Menitzone.com, Jayapura II Rakyat Papua percaya jika Presiden Joko Widodo tidak terjebak ‘skenario’ pihak tertentu yang ingin menghambat terisinya kekosongan Kursi Wakil Gubernur Papua yang sudah 20 bulan terabaikan; kalaupun dugaan skenario itu ternyata benar adanya.
Pasalnya segenap rakyat Papua meyakini kalau Presiden Jokowi sungguh meberi perhatian pada pembangunan pembangunan Papua dari segala aspek, sehingga tidak mungkin presiden sampai hati membiarkan posisi Wakil Gubernur Papua kosong berkepanjangan yang berujung pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Forum Rakyat Papua Bersatu (FRPB), Yulans F.Y.Wenda sebagai representasi masyarakat Papua pada 30 Oktober 2022.
Namun sebaliknya, kata Yulans, harus diakui pula bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang taat hukum sehingga tidak ‘main kuasa gaya otoriter’ untuk dapat menentukan sendiri tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku sesuai amanat PP No.49 pasal 131 tahun 2008 yang menyatakan Gubernur mengusulkan 2 nama untuk diparipurnakan DPRP, lalu menetapkan 2 nama tersebut kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya ditetapkan satu (1) nama untuk dilantik mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
“Di sini titik krusialnya, karena yang menetapkan satu nama untuk diteruskan kepada Presiden adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Jika ada “pesan sponsor” maka sangat mungkin mengabaikan usulan dari bawah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku”, ujarnya.
Masyarakat Papua, terang Wenda, sangat menghargai Konsistensi Jokowi dalam membagun Papua. Hal itu dibuktikan dengan berbagai program dan kebijakan yang lebih fokus memajukan Papua dari ketertinggalan infrastruktur dan kesenjangan ekonomi di tengah kondisi geografis, topografi dan situasi keamanan yang sulit dipungkiri.
Tentu dalam upaya pembagunan yang berpedoman pada sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi aseluruh Rakyat Indonesia” menjadi semangat yang terus mendorong pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi melakukan berbagai terobosan pembagunan di tanah Papua. Namun kondisi ini juga harus ditopang oleh kolektifitas pemimpin di tanah Papua untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat di dalam mengawal dan membagun tanah Papua.
Pemerintah pusat harus ketahui bahwa dengan adanya ketidak stabilan pemerintahan di Provinsi Papua sejak Gubernur Papua sakit dan Wakil Gubernur Klemen Tinal SE, MM meninggal dunia, sangat dirasakan ketimpangan pelayanan terhadap masyarakat.
“Ketimpangan ini membuat Gubernur seorang diri dibantu oleh Sekda menjalankan Roda Pemerintahan, mengawal pembagunan dan pelayanan publik dalam keadaan lemah tubuh, sehingga hal itu menjadi sorotan dan perhatian Rakyat Papua bahwa hanya karena kekuatan yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sang Gubernur yang dipandang sebagai pemimpin besar orang Papua ini dapat menjalankan banyak program pembagunan dan salah satunya adalah agenda PON ke 20 yang telah sukses terselenggara”, ujar Wenda.
Menyikapi kondisi yang tidak semestinya, rakyat Papua membutuhkan kolektifitas Pemimpin di tanah Papua, sehingga masyarakat melalui Forum Rakyat Papua Bersatu meminta keseriusan Pemerintah Pusat untuk secepatnya menetapkan salah satu dari dua nama Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh koalisi partai pengusung Lukmen yang sudah direkomendasikan oleh Gubernur Papua ke Menteri Dalam Negeri sejak meninggalnya Almarhum Klemen Tinal, SE., MM.
Bagian ini tentu sudah dipahami oleh Presiden Republik Indonesia sehingga, Rakyat Papua berharap, Presiden Jokowi tak harus terjebak dengan ‘skenario’ dari mana pun dengan kemetrian teknis dan pembisik-pembisik yang berpotensi membuat gaduh suasana di Papua karena tujuan mereka hanya ingin menjatuhkan wibawa Pemerintahan Jokowi yang kemudian akan melahirkan bentuk protes massal dan mosi tidak percaya dari rakyat Papua terhadap Presiden.
“Oleh sebab itu, sebagai bentuk kepedulian yang besar terhadap kolektifitas Pemimpin di tanah Papua, kimi berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Presiden Jokowi dapat melantik satu Nama dari 2 Nama calon Wakil Gubernur yang diusung oleh partai koalisi Provinsi Papua yang sudah direkomendasikan oleh Gubernur Papua untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Gubernur Papua. (YW/beny)
