Tuesday, October 15, 2024
HomeBERITAPj Bupati Kampar : Perlu Komitmen, Sinergitas dan Regulasi Pusat dan Daerah...

Pj Bupati Kampar : Perlu Komitmen, Sinergitas dan Regulasi Pusat dan Daerah Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Menitzone, Pekanbaru ][ Pj Bupati Kampar menghadiri rapat koordinasi tekhnis berkaitan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diadakan di hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, 03/10. Hadir juga pada kesempatan tersebut wakil gubernur Riau Edy Natar, forkopimda Riau, bupati /walikota se provinsi Riau, mewakili Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.

Rakortek yang dibuka oleh gubernur Riau Drs. Syamsuar, M.Si tersebut juga mendengarkan arahan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. A. P.  Melalui Zoom Meeting, pada kesempatan tersebut Pj Bupati Kampar menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk kabupaten Kampar yang diserahkan gubernur Riau yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan antara provinsi Riau dan kabupaten /kota.


Dari data P3KE tahun 2022 ini jumlah masyarakat miskin ekstrem Kampar sebesar 1.73 Persen atau setara dengan 15.450 Jiwa.

Pemkab Kampar sangat komit terhadap pemberantasan kemiskinan di Kampar namun ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemkab Kampar sendiri, ada hal yang sangat mengganjal dalam penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem khususnya di kabupaten Kampar.

Dikatakan Kamsol terdapat 23 desa sangat tertinggal yang berada di bebarapa jalur diantaranya 9 desa hanya dapat dilalui dengan jalur sungai, ada juga yang berada di jalur kuning namun belum ada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik, semuanya diakibatkan pembangunan infrastruktur sangat minim, dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung suaka margasatwa yang mana pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembangunan Infrastruktur dikarenakan peraturan pemerintah untuk melindungi area tersebut.


Kamsol juga berharap agar pemerintah pusat memberikan regulasi dan jalan keluarnya, agar pemerintah daerah bisa atau mampu melakukan pembangunan Infrastruktur khususnya jalan darat, karena wilayah tersebut akses hanya jalan air atau sungai.

Dalam kesempatan itu Pj. Bupati Kampar juga menerima penghargaan katagori peringkat kedua kabupaten dengan kinerja pelaksanaan aksi Konvergensi Penurunan Staunting di provinsi Riau tahun 2021 dan dalam kesempatan itu juga PJ. Bupati Kampar diserahkan  Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dari Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia yang juga diterima seluruh bupati/walikota se-provinsi Riau” tambah Kamsol yang didampingi oleh kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah, kepala Dinas Sosial Muhammad, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Loekmansyah Badoe, kabag Kerjasama Zaky Rahman.

Pemkab Kampar telah membentuk 50 desa Kreatif dan 50 desa menuju desa kreatif semua ini untuk menjadikan desa – desa yang melibatkan peran ibu – ibu dan wanita desa dalam mengangkat ekonomi masyarakat ” kata Kamsol lagi.


Sementara itu Menteri PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. A. P dalam sambutannya menyampikan bahwa hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem ini sudah realisasikan, Menteri menyatakan bahwa seharusnya kami hadir langsung ke Riau, namun mendadak ke Malang dalam rangka penanganan pasca kerusuhan di stadion kulunjuruanan Malang yang sampai saat ini telah menelan korban jiwa sebanyak

125 Orang tersebut.

Terimakasih kepada gubernur Riau, bupati dan walikota yang telah merspon dengan positif dan cepat dalam penghapusan kemiskinan di Riau, bahwa target pemerintah,

Indonesia harus bebas miskin ekstrim pada tahun 2024 ini.

Sementara untuk dunia harus tuntas pada tahun 2030, tentunya ini bukan pekerjaan mudah perlu intervensi terhadap orang-orang yang berada dalam miskin ekstrim ini ” kata Menteri Koordinator PMK tersebut.

Bahwa target dan sasaran adalah data dari Kemenkes, BPS, Kementerian Sosial BKKBN oleh sebab itu sangat penting terhadap data yang akurat, By name by address, tidak ada lagi data yang keliru ini yang harus di kawal, seluruh sumber daya yang ada harus ikut dalam program ini ” kata Menteri PMK Muhajir Effendy.

Sementara itu gubernur Riau Drs. Syamsuar, Msi dalam sambutannya menyampikan bahwa Pembangunan SDM merupakan salah satu visi provinsi Riau, berbagai terobosan telah kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat” kata Syamsuar.

Dari data yang kita terima bahwa provinsi Riau memiliki kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen atau dengan jumlah 135 Ribu jiwa” kata Syamsuar.

Oleh sebab itu pemerintah pusat melakukan pensasaran data by name by adress terhadap kabupaten/kota se provinsi Riau” kata Syamsuar lagi.

Kita Laksanakan tugas secara bersama-sama untuk menurunkan kemiskinan ekstrim, stunting, dan pengendalian inflasi.

Insyaallah dengan kebersamaan kemiskinan ekstrim tahun 2024 dapat pada posisi nol” tutup Syamsuar. (rls/rano)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments