Menitzone, Jakarta ][ Puluhan warga Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin, 13 Januari 2025, di Istana Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi unjuk rasa ini digelar warga dalam sebuah gerakan sipil bersama Front Pemuda Taliwang (FPT) dan Forum Dinamika Jakarta (FDJ).
Aliansi sipil menilai Presiden Prabowo Subianto, tidak serius dalam memberantas korupsi. Presiden diminta turun tangan mengevaluasi kembali sejumlah kasus hukum yang ditangani KPK dan Polda NTB.
“Kasus hukum itu terkait dengan korupsi skandal Divestasi mantan Gubernur NTB. Pembatalan Sprindik terhadap oknum Bupati Sumbawa Barat, H. Musyafirin oleh mantan ketua KPK, Firli Bauhari,” kata, Koordinator Umum (Kordum), Muhammad Bahrun, di Jakarta, Kamis (9/1).
Baharun menegaskan, pembatalan dua Sprindik di era Firli Bauhari, merupakan masalah serius dalam proses penegakkan hukum Indonesia. Peristiwa ini merusak citra Indonesia di mata International sebagai negara demokratis terbesar di Asia dan terbesar ke tiga setelah AS dan India.
Sprindik pertama soal pembatalan status tersangka mantan Gubernur NTB terkait kasus penerimaan gratifikasi dari proses Divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara 2009. Pembatalan tersangka penerima fee proyek senilai Rp 60 Milyar yang dilakukan oknum Bupati Sumbawa Barat.
Selanjutnya, dugaan Bancakan CSR AMNT 10 tahun terakhir senilai Rp 900 Milyar yang diduga dilakukan Presedir AMNT mantan Gubernur 2023 dan Bupati Sumbawa Barat saat ini serta sejumlah anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa.
“Kondisi ini sangat memalukan sekaligus memprihatinkan, belum lagi laporan warga terhadap dua kasus mafia tanah yang melibatkan oknum Bupati yang berjalan lambat. Baik laporan mafia tanah Senayan Lamusung dan pembebasan lahan Smelter dan Bandara AMNT, yang menelan anggaran ratusan Milyar rupiah dengan terduga terlapor Bupati Sumbawa Barat dan menyeret nama Presedir AMNT di Polda NTB,” ujar Baharun.
Situasi ketidak pastian hukum di NTB memicu spekulasi negatif terhadap institusi Polri dan KPK. Tuduhan Polda NTB dan KPK sebagai alat politisasi hukum tercermin dalam penanganan sejumlah laporan masyarakat.
Menurutnya, warga NTB meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para komandan satuan penegakkan hukum di tingkat Polda dan KPK.
“Presiden Prabowo konsisten dong memberikan kepastian hukum terhadap laporan warga di NTB terkait Mafia Tanah dan skandal raksasa CSR PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur. Dan harus ada pengusutan Bancakan CSR yang diduga di otaki oknum Bupati dan mantan Gubernur 2023. Jangan omon omon,” timpal, Baharun. (jm)
